Konstitusi dan Dasar Hukum Pidana di Spanyol

Konstitusi dan Dasar Hukum Pidana di Spanyol

Konstitusi dan Dasar Hukum Pidana di Spanyol

     A.    Konstitusi

Konstitusi Cádiz (bahasa Spanyol: Constitución de Cádiz), juga dikenal dengan konstitusi Politik Monarki Spanyol (bahasa Spanyol: Constitución Política de la Monarquía Española) atau La Pepa adalah konstitusi dari negara Spanyol. Konstitusi ini ditatapkan pada tangal 12 Maret 1812 dan ditanda tangani oleh Presiden Cortes Cadiz pada tanggal 19 Maret 1812.

Konstitusi ini dikenal sangat Liberal dimana konstitusi tersebut mengandung konsep kedaulatan nasional, pemisahan kekuasaan, kebebasan pers, kebebasan usaha, penghapusan peudalisme, dan pendirian sebuah monarki konstitusional dengan sistem parlemen.

Parlemen atau legislatif di spanyol disebut Cortes Generales.

1.      Sistem parlemen di spanyol adalah parlemen bikameral

2.      Parlemen terdiri dari kongres deputi sebagai majelis rendah dan senat sebagai majelis tinggi.

3.      Parlemen mewakili rakyat spanyol.

4.      RUU menjadi UU jika disetujui oleh mayoritas anggota di kedua dewan.

5.      Pemerintah menyusun APBN dan Cortes generales memeriksa, mengubah dan mengadopsinya.

6.      Raja adalah kepala negara, lambang kesatuan dan keabadian.

7.      Posisi raja bersifat turun-temurun mewakili kesatuan spanyol

8.      Raja adalah paglima tertinggi angkatan bersenjata.

9.      Raja dapat mengumumkan atau menyetujui perundangan.

10.  Raja bertugas menunjuk perdana menteri berdasarkan rekomendasi dari kongres.

11.  Raja bertugas memilih wakil perdana menteri berdasarkan rekomendasi dari presiden.

         Konstitusi Spanyol mengalami perubahan menjadi Constitución Española atau disebut dengan konstitusi Spanyol. Constitución Española ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 1978 dan diratifikasi pada 6 Desember 1978.

      Konstitusi ini mengalami amandemen sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 1995 dan 27 September 2011. 

     B.    Penal Code atau dasar Hukum Pidana di Spanyol

Penal Code atau Hukum Pidana di Spanyol dikenal dengan nama Derecho Penal De Spanol atau Codigo Penal Espanol adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana di Spanyol. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Spenyol disebut dengan Menisterio de Justicia, ditetapkan pada tanggal 23 November 1995.
KUHP di Spanyol dibagi menjadi dua buku, buku yang pertama mencakup ketentuan umum tentang pelanggaran pidana dan hukuman, dan yang kedua mendefinisikan kejahatan dan negara-negara berbahaya yang terkait dengan hukuman dan tindakan keamanan

Sama halnya dengan negara Indonesia, Spanyol juga menganut tradisi civil law system. Spanyol menanut civil law setelah dijajah Romawi. Awal mula tradisi civil law di dalam gugusan Rechtsstaat pertama kali kemukakan oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl.

Secara umum, sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik utama yaitu:

1.      Adanya kodifikasi,

2.      Undang-undang menjadi sumber hukum utama

3.      sistem peradilan bersifat inkuisitorial